Dalam dua tahun terakhir, Timnas Futsal Indonesia mencatat laju prestasi yang impresif. Skuad Garuda berhasil menjuarai Piala AFF 2024, meraih medali emas SEA Games 2025, hingga melangkah ke final Piala Asia Futsal 2026 sebagai runner-up. Namun, situasi di balik layar federasi justru bergerak ke arah yang berlawanan pada November 2026.
Di tengah pencapaian tersebut, konflik internal di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI)—yang secara statuta telah bertransformasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)—mencuat ke ruang publik. Perseteruan ini bermula dari pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Budi Setiawan hingga berujung pada keputusan PSSI memberhentikan Ketua Umum Michael Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Akar Masalah Sebelum Konflik Meledak
Ketegangan ini tidak muncul mendadak, melainkan akumulasi dari gesekan tata kelola selama lima bulan terakhir sejak Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Dalam kongres tersebut, FFI menyepakati perubahan nama menjadi AFI untuk menyelaraskan diri dengan Statuta PSSI Edisi 2025. Di momen yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menerbitkan surat keputusan yang mengangkat Budi Setiawan sebagai Sekjen.
Masuknya Budi Setiawan sebagai representasi induk organisasi memicu friksi dengan jajaran pengurus lama di bawah pimpinan Michael Sianipar. Selama menjabat, Budi mengaku aksesnya terhadap laporan keuangan internal terutama terkait dana sponsor swasta yang mencapai 60 persen dari total pendanaan sangat dibatasi. Ia juga menyoroti ketertutupan mekanisme kontrak kerja dan penggajian pegawai profesional di internal federasi.
Selain urusan internal pengurus, ketidakpuasan juga muncul dari para pemilik suara di bawah. Sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) mengeluhkan jadwal kompetisi yang kerap dirilis mepet sehingga menyulitkan persiapan tim. Sementara itu, berbagai Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) merasa komunikasi dengan pengurus pusat berjalan lambat dan minim perhatian ke daerah.
Kronologi Eskalasi Konflik
Situasi mulai memanas pada 4 November 2026 ketika Michael Sianipar menerbitkan surat keputusan untuk memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekjen dengan alasan penataan organisasi dan efektivitas kepemimpinan. Sehari berselang, Budi menolak pemecatan tersebut karena menilai pencopotannya melanggar Statuta PSSI 2025, mengingat pengangkatannya ditetapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI.
Konflik semakin melebar pada 10 hingga 11 November 2026. Lima anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI—termasuk figur yang mengurusi Badan Tim Nasional—memilih mengundurkan diri akibat perbedaan pandangan kebijakan. Bersamaan dengan itu, sebanyak 48 pemilik suara yang terdiri dari 20 klub profesional dan 28 AFP mengirimkan surat permohonan Kongres Luar Biasa (KLB) langsung ke PSSI sebagai bentuk mosi tidak percaya.
Komite Hukum FFI merespons desakan tersebut pada 11 November dengan menegaskan bahwa FFI adalah organisasi independen. Merujuk Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI Pasal 31 ayat (2), pengajuan KLB minimal dua pertiga suara harus dikirimkan secara tertulis kepada FFI dan diverifikasi oleh internal federasi, bukan melalui jalur luar.
Namun, PSSI mengambil langkah tegas pada 12 November 2026. Merespons masuknya 48 surat permohonan KLB dan mundurnya jajaran Exco, PSSI menerbitkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang memberhentikan Michael Sianipar dan menunjuk anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani, sebagai Plt Ketua Umum AFI/FFI untuk mengawal organisasi menuju KLB.
Kubu Michael Sianipar langsung menolak keputusan tersebut pada 13 November 2026. Michael menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sah berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan AD/ART, serta menyatakan akan melaporkan pihak penerbit SK Plt tersebut ke Kementerian Hukum dan kepolisian.
Silang Sengkarut Anggaran Puluhan Miliar
Di tengah konflik kewenangan tersebut, persoalan anggaran ikut menjadi perdebatan terbuka. Budi Setiawan menyoroti besarnya dukungan dana APBN dan sponsor melalui PSSI untuk futsal dalam kurun 2024 hingga 2026 yang totalnya mencapai lebih dari Rp60 miliar. Ia menilai pengelolaan dan pertanggungjawabannya perlu dibuka secara transparan.
Kubu FFI melalui juru bicaranya, Nurcholis Mahendra, membantah tudingan ketertutupan dana negara tersebut. Menurut FFI, seluruh anggaran APBN untuk futsal—yang nilainya mencapai Rp7,3 miliar pada 2024, Rp15,3 miliar pada 2025, serta alokasi Rp10 miliar rutin dan Rp17 miliar khusus pada 2026—tidak pernah masuk ke rekening FFI. Seluruh dana dicairkan langsung dari rekening PSSI ke vendor dengan kontrol keuangan PSSI dan pemeriksaan Inspektorat Kemenpora. FFI bahkan menyatakan masih menanggung dana talangan kas internal sekitar Rp5,1 miliar untuk membiayai uji coba Timnas ke luar negeri yang belum diganti oleh anggaran negara.
Melihat Dua Sisi dan Potensi Konflik Selanjutnya
Jika dilihat secara berimbang, kedua belah pihak memiliki pijakan argumen masing-masing. Kubu Michael Sianipar berpegang pada bukti prestasi nyata Timnas selama dua tahun terakhir serta kedaulatan badan hukum perkumpulan yang dilindungi undang-undang. Di sisi lain, PSSI bergerak berdasarkan tanggung jawab audit negara atas dana APBN yang disalurkan melalui rekening PSSI, penegakan Statuta PSSI sebagai payung resmi di bawah FIFA dan AFC, serta desakan mayoritas pemilik suara.
Ke depan, ada tiga potensi persoalan yang membayangi futsal nasional akibat kemelut ini:
Dualisme Legalitas Badan Hukum: Benturan antara akta perkumpulan FFI yang terdaftar di Kementerian Hukum (dipegang kubu Michael Sianipar) dengan mandat keanggotaan AFI di bawah struktur PSSI dan FIFA (dipegang Plt Vivin Cahyani).
Sengketa Administrasi dan Piutang: Jika dualisme kepengurusan berlarut-larut, proses pencairan dana talangan sebesar Rp5,1 miliar yang diklaim FFI serta penyaluran anggaran negara tahap berikutnya berisiko terhambat secara administratif.
Gangguan Teknis pada Timnas dan Liga: Meskipun SK PSSI menjamin program kerja tetap berjalan dan posisi pelatih kepala Hector Souto (yang terikat kontrak hingga 2028) cukup kuat berkat dukungan publik dan prestasi, gesekan di level pimpinan tetap berisiko mengganggu kelancaran administrasi pemusatan latihan (TC), uji coba internasional, hingga kepastian jadwal kick-off kompetisi.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai pasal statuta dan legalitas kepengurusan perlu segera menemukan titik temu lewat jalur konstitusional yang disepakati bersama. Yang paling penting, semoga Timnas Futsal Indonesia tidak terkena imbas dari konflik panas di jajaran pimpinan ini, karena mereka saat ini sudah berada di jalur yang sangat tepat untuk mewujudkan sejarah lolos ke Piala Dunia Futsal pertama kalinya pada tahun 2028 nanti.
